Salah Hitung Produksi Beras sejak 1997, JK Merasa Bersalah

JawaPos.com – Segudang permasalahan membayangi perberasan nasional. Setelah polemik impor beras antara Kemendag dan Bulog, kali ini terungkap kesalahan penghitungan data produksi beras secara nasional. Ironisnya, kesalahan penghitungan tersebut terjadi sejak 1997.

Kini pemerintah memperbarui metode penghitungan data produksi beras. Kali ini dengan memanfaatkan data-data dari citra satelit dan mengecek langsung ke lahan pertanian.

Hasilnya, luas lahan baku sawah mencapai 7,1 juta hektare dengan total produksi 56,54 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 32,42 juta ton beras sampai Desember tahun ini.

Salah Hitung Produksi Beras sejak 1997, JK Merasa BersalahIlustrasi: pemerintah mengakui ada kesalahan metode penghitugan beras sejak 1997. (Cecep Mulyana/Batam Pos/Jawa Pos Group)

Data hasil pembaruan tersebut memiliki selisih signifikan jika dibandingkan dengan angka ramalan (aram) I atau perkiraan produksi Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar 83,4 juta ton GKG (setara 46,50 juta ton beras) hingga akhir 2018. Kementan selama ini menetapkan aram produksi berdasar hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui adanya kesalahan metode dalam penghitungan data produksi beras sejak 1997. Dengan kesalahan itu, jumlah produksi beras seolah-olah terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, kenyataannya, area lahan pertanian berkurang sekitar 1,5 persen per tahun dan jumlah penduduk terus bertambah.

“Maka, pada akhirnya angka (perkiraan produksi, Red) yang terakhir dari (Kementerian) Pertanian itu 80 juta ton gabah (83,4 juta ton GKG, Red),” ujar JK sesudah memimpin rapat penyelarasan data produksi dan konsumsi beras di Kantor Wakil Presiden kemarin (22/10). Dia menegaskan, berdasar data citra satelit dan data di lapangan, perkiraan produksi 80 juta ton gabah yang dirilis Kementan itu terlalu berlebihan.

Wartawan yang menunggu di ruang konferensi pers diminta datang langsung ke ruang rapat. Semua peserta rapat masih lengkap. Dalam rapat tersebut tidak tampak Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Rapat itu dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, dan Kepala BPS Suhariyanto.

Perwakilan sejumlah instansi juga menghadiri rapat. Di antaranya perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Sedangkan dari Kementan ada Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi.

Atas permasalahan penghitungan tersebut, JK pun turut merasa bersalah karena saat menjadi wakil presiden pada 2004-2009 tidak segera mengevaluasi data produksi beras.

“Walaupun dulu masih mendekati, tahun 2004-2005, masih sekitar 60 juta ton (GKG, Red),” ungkap JK yang pernah memimpin Bulog.

Dalam tiga tahun terakhir sejak rapat terbatas di Kantor Presiden pada 27 Januari 2016, pemerintah mencari metode yang terbaik untuk memastikan keakuratan data produksi beras. Semua lembaga, mulai BPS, Kementerian ATR/BPN, BPPT, Lapan, hingga BIG, bekerja sama memetakan jumlah lahan baku sawah, luas panen, dan perhitungan produktivitas per hektare. “Semua yang dipakai ini ada dua (data), satelit dan lapangan. Setelah (ada data) satelit, dicek di lapangan. Tiga tahun ini dikerjain,” ujar JK.

Citra satelit resolusi sangat tinggi yang diperoleh dari Lapan kemudian diolah BIG dengan menggunakan metode cylindrical equal area (CEA) untuk memilah sawah dan bukan sawah. Metode itu menghasilkan angka luas sawah yang aktual sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

Selanjutnya, verifikasi tahap kedua dilakukan melalui validasi ulang di lapangan oleh Kementerian ATR/BPN. Sampai saat ini verifikasi dua tahap tersebut telah dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi, yang merupakan 87 persen dari seluruh luas lahan baku sawah di Indonesia. Untuk provinsi lainnya, verifikasi dua tahap diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

Dari hasil penghitungan itu, jumlah lahan baku sawah dalam lima tahun terakhir berkurang 635 ribu hektare menjadi tinggal 7,1 juta hektare. Dengan penghitungan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA), total lahan panen sampai September 2018 sebesar 9,5 juta hektare. Sebab, ada lahan yang bisa lebih dari sekali panen dalam setahun. Sedangkan sampai akhir 2018 total 10,9 juta hektare.

Berdasar data tersebut, diperkirakan GKG sebanyak 49,65 juta ton sampai September 2018. Selanjutnya, hingga Desember 2018, diperkirakan GKG 56,54 juta ton atau setara beras 32,42 juta ton.

Dalam rapat itu juga terungkap data konsumsi beras nasional pada 2017 sebesar 111,58 kilogram per kapita per tahun. Jumlah itu setara dengan 29,57 juta ton per tahun. Dengan demikian, bila diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan pada 2018 sama dengan 2017, tahun ini terjadi surplus beras 2,85 juta ton.

JK menegaskan sampai akhir tahun ini sangat mungkin tidak mengimpor beras lagi. Sebab, stok di Bulog masih sekitar 2,2 juta ton beras. Selain itu, harga cenderung stabil. Pemerintah akan mengimpor beras bila stok di Bulog di bawah 1 juta ton beras dan harga 10 persen di atas harga patokan. “Sekarang syarat itu tidak terpenuhi,” ujar dia.

Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, setelah perbaikan metode, untuk penghitungan data produksi beras itu, akan ada pembaruan data per bulan. Data tersebut juga akan memuat produksi di setiap provinsi. Itu dilakukan agar kebijakan perberasan bisa lebih tepat.

Misalnya, impor beras akan menggunakan data produksi beras tersebut. “Jadi, kita tahu di mana surplusnya. Itu penting sekali karena kalau kita membicarakan stok itu tak boleh kumulatif setahun,” tutur dia.

Suhariyanto menjelaskan, sebelumnya data penghitungan produksi beras itu hanya menduga-duga dan mengonversi data yang telah ada sehingga tidak pernah ada angka pasti. Tapi, dengan metode baru itu, akan digunakan citra satelit resolusi tinggi dari Lapan dan kemudian diterjemahkan tim dari BIG dan ATR/BPN. Metodologi tersebut juga telah dibahas bersama pakar statistik dan ahli ekonomi. “Tapi, idealnya kita punya gambaran yang komplet setahun. Jadi, habis ini kita rutin menerbitkan,” ungkapnya.

Darmin menyebutkan, angka produksi beras yang sebesar 32,4 juta ton itu lebih kecil 31 persen dari angka produksi beras Kementan yang sebesar 48 juta ton. Sedangkan surplus beras yang diprediksi sebanyak 2,85 juta ton tahun ini jauh lebih kecil daripada hasil metode penghitungan lama yang berpotensi surplus 20 juta ton. Surplus 2,85 juta ton itu pun mungkin tidak akan seluruhnya dilepas ke pasar oleh petani.

Pada Maret lalu, stok beras dalam negeri di Bulog sekitar 500 ribu ton. Angka itu kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab, untuk mengimpor beras, pemerintah menggunakan acuan jumlah stok beras di Bulog minimal 1 juta ton. Hal tersebut membuat pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1,8 juta ton hingga September lalu. 

(jun/rin/wan/c9/agm)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.